Kutai Barat, Siberkaltim.id – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Pemkab Kubar) bersinergi bersama pihak swasta dalam upaya pembangunan daerah. Bahkan dana miliaran rupiah telah digelontorkan dua perusahaan swasta untuk proyek pembangunan di Kecamatan Damai, Bentian Besar, dan Barong Tongkok.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sahadi mengatakan pemerintah daerah terus menjalin hubungan baik dengan pihak swasta terutama dalam mendukung pembangunan di Bumi Tanaa Purai Ngeriman menuju ke arah yang lebih baik.
“Keberhasilan pembangunan yang dibangun tersebut melalui dana pihak swasta (pihak ketiga). Inilah bukti keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalin hubungan baik dengan perusahaan,” kata Sahadi, Senin (08/08/2022).
Dari sektor perkebunan adalah PT. Kruing Lestari Jaya (KLJ) yang turut andil dalam membangun jembatan Tumenggung Singa Yuda, di Kampung Damai Kota. Pembangunan jembatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan sementara ganti rugi lahannya diambil alih pemerintah daerah.
Keterbatasan dana pemerintah yang menjadi kendala dalam pembangunan jembatan di atas sungai Kedang Pahu, sementara perusahaan ingin hasil panennya bisa terdistribusi menuju pelabuhan. Gayung pun bersambut, perusahaan dan pemerintah menyepakati kerjasama dengan membangun jembatan.
“Pemerintah sudah lama ingin membangun jembatan tersebut, karena jembatan itu sangat penting untuk aktivitas dan akses yang menghubungkan beberapa kampung, kecamatan yang berada di seberang sungai Kedang Pahu,” terang Sahadi.
Sementara dari sektor pertambangan ialah PT. Trubaindo Coal Mining (TCM) yang membangun Lou Adat di Kampung Dilang Puti, Kecamatan Bentian Besar serta bantuan alat kesehatan dalam penanganan Covid-19 di RSUD Harapan Insan Sendawar.
Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada PT. KLJ dan PT. TCM yang sudah berkontribusi terhadap pembangunan daerah di Kubar, semoga kerjasama ini tetap berlanjut dan kedua perusahaan tersebut patut dicontoh oleh perusahaan yang berada di Kubar khususnya.
Sahadi menuturkan, kegiatan dari Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan sebenarnya banyak sekali yang belum diketahui karena belum terdata secara administrasi oleh kampung-kampung binaan maupun yang di luar binaannya.
Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan kepada camat dan kepala kampung se-Kubar untuk mendata kegiatan CSR yang ada wilayahnya masing-masing dan dilaporkan ke Bagian Aset Daerah, sehingga kegiatan CSR perusahaan bisa diketahui semua. Setelah nanti terdata maka akan diketahui jumlah bantuan CSR yang ada.
“Selama ini kita tidak tahu kegiatan CSR dari perusahaan tambang, sawit, perkayuan dan lainnya,” ujar Sahadi. (*)
Redaksi Siberkaltim
