KUBAR, Siberkaltim.id – Terhentinya pengoperasian tambang PT Gunung Bara Utama (GBU) menjadikan perhatian Bupati Kutai Barat (Kubar) FX Yapan. Karena sangat berpengaruh terhadap warga pada perekonomian masyarakat Kubar.
“Secara proses hukum Pemkab Kubar tidak mencampurinya. Namun dampak yang terjadi yang harus kita sikapi. Dari 3 ribu lebih karyawan PT GBU dan Subkonnya tidak saja dampak dimana karyawan yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, anak yang masih sekolah dan hal-hal lain,” kata bupati.
Di samping itu, dampak kepada Kubar terhadap DBH (dana bagi hasil) pembayaran pajak perusahaan, melalui dana bagi hasil tersebut dipergunakan untuk pembangunan fasilitas umum. Begitu juga terhadap pembangunan dan pembinaan yang dilakukan PT GBU melalui CSR akan terhambat.
Terkait kondisi ini, Bupati mengimbau kepada karyawan untuk bersabar sambal menunggu proses, dan harapan Pemkab Kubar proses yang ada jangan sampai berlarut-larut agar karyawan bisa mendapatkan kejelasan. Demikian pula, CSR PT GBU yang sudah melakukan kerja sama dengan beberapa universitas. “Di situ ada anak-anak Kubar dibiayai untuk menempuh pendidikan,” terangnya.
Sementara itu, Dandim 0912/Kubar Letkol Kavaleri Yudhi Prasetyo Purnomo mengatakan, pihaknya untuk melakukan pengamanan aset PT GBU oleh Kejagung RI. “Tidak diminta untuk pengamanan tentu tugas kodim untuk mengamankan semua aset yang ada di wilayahnya, karena memang sudah kewajiban membantu semua stakeholder dalam pengamanan aset,” kata Dandim.
Langkah lain, upaya deteksi dini, cegah dini dan temu cepat kemungkinan-kemungkinan gejolak yang terjadi diwilayah Kubar, buntut penyitaan aset PT GBU.
