Pemkab Kutai Karatanegara

Wihh Yakinkah..!! Kubar Targetkan Urutan Pertama Pencegahan Korupsi Se-Kaltim

Bupati FX Yapan (tengah) didampingi Sekda Ayonius (kiri) mengikuti launching MCP.

Kubar, Siberkaltim.id – Kutai Barat (Kubar) menargetkan berada di urutan pertama dalam upaya pemberantasan korupsi se-Kaltim. Bupati FX Yapan meminta seluruh aparatur bekerja dengan nurani. Agar bisa melihat segala sesuatunya sesuai kebutuhan, bukan kepentingan. Hal tersebut disampaikan Bupati FX Yapan ketika mengikuti launching sinergisitas pengelolaan bersama Monitoring Centre for Prevention (MCP) serta Rakorwasdanas 2021, beberapa waktu lalu.

Launching MCF dilaksanakan secara daring dan dibuka Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tindakan kecurangan merupakan tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian atau pelanggaran kepercayaan, termasuk dalam tindakan korupsi.

Bupati FX Yapan menuturkan, upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara terpadu. Mulai perencanaan, pelaksanaan, dan penganggaran, harus melihat kebutuhan bukan kepentingan. “Launching MCP sangat membantu pemerintah daerah, karena mulai perencanaan sampai pelaksanaan akan terlihat manfaatnya,” kata bupati.

Secara khusus bupati juga menyampaikan kepada dinas terkait agar dalam mengusulkan anggaran harus sesuai kebutuhan, bukan kepentingan. “Launching MCP tentu membantu kepala daerah mencegah korupsi yang meliputi semua perbuatan atau tindak yang diancam dengan sanksi sebagaimana diatur Undang-Undang 31/1999 dan UU 20/2001,” katanya.

Yapan juga menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi temuan secara umum. Pertama adalah perencanaan yang kurang tepat, kedua penganggaran yang kurang tepat, dan ketiga pelaksanaan program. Dengan launching MCP, semua kegiatan akan terpantau. Semua perangkat daerah tidak bisa lagi sembunyi-sembunyi karena program menggunakan sistem SIPD.

Sebab itu, diharapkan semua dinas mengimplementasikan dan bekerja sesuai ketentuan. “Bekerja saat ini harus betul-betul memakai hati nurani. Sebab itu dalam waktu dekat akan dilakukan uji kompetensi.  Semua kepala dinas harus memenuhi uji kompetensi. Jika tidak, harus siap diganti. Sebab itu, Pemkab Kubar harus lebih berhati-hati, jangan sampai tidak mengikuti ketentuan,” tutup bupati. 

(Redaksi Siberkaltim/hms10)