JAKARTA, Siberkaltim.id – Sertifikat vaksinasi COVID-19 milik Presiden Jokowi beredar di media sosial. Tersebarnya Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP yang ditemukan di internet disebut jadi penyebab sertifikat tersebut bisa dengan mudah diakses publik.
Selain nama lengkap dan juga NIK, dibutuhkan data lainnya seperti tanggal vaksinasi dan juga jenis vaksin yang digunakan. Jika semua data tersebut diketahui, maka siapa saja bisa mengakses sertifikat vaksinasi milik orang lain, termasuk Jokowi.
Terkait kejadian tersebut, Juru Bicara Kementerian Kominfo, Dedy Permadi, menyampaikan bahwa informasi NIK milik Jokowi sebelumnya bukan tersebar melalui platform PeduliLindungi, melainkan dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Informasi terkait NIK dan tanggal vaksinasi COVID-19 Bapak Presiden Joko Widodo yang digunakan untuk mengakses Sertifikat Vaksinasi COVID-19 tidak berasal dari Sistem PeduliLindungi. Informasi NIK Bapak Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum,” ungkap Dedy.
Dedy mengatakan hal itu dalam siaran pers bersama Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), yang dikutip dari kumparan pada Jumat (3/9/2021).
Sementara untuk informasi seperti tanggal vaksinasi yang dibutuhkan untuk mengakses sertifikat tersebut bisa didapatkan melalui pemberitaan di media massa.
“Informasi tanggal vaksinasi Bapak Presiden Joko Widodo dapat ditemukan dalam pemberitaan media massa,” jelasnya.
Soal NIK, memang bisa ditemukan di situs KPU. KPU menampung identitas orang-orang yang berlaga dalam pemilu, tingkat nasional maupun daerah.
Kelengkapan identitas itu sebagai syarat pendaftaran sebagai peserta pemilu.Atas munculnya NIK Jokowi di situs KPU, KPU merespons bahwa pencantuman NIK itu atas persetujuan peserta pilpres.
Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga turut menyampaikan bahwa kini data sertifikat vaksin milik Jokowi telah ditutup aksesnya di PeduliLindungi.
Tak hanya itu, sejumlah pejabat lain yang NIK-nya tersebar juga dilakukan hal yang serupa.”Memang tidak nyamannya bukan hanya Presiden aja, banyak pejabat yang NIK keluar, sekarang kita tutup data pejabat yang jabatannya sensitif,” kata Budi kepada wartawan, Jumat (3/9).
(Redaksi Siberkaltim)
