Kubar, Siberkaltim.id – Pernyataan Bupati Kubar FX Yapan soal tidak ada masyarakat miskin, menuai kontroversi publik jagat maya di Bumi Tanaa Purai Ngeriman.
Seperti diutarakan Ketua DPD Forum Akuntabilitas dan Transparansi (FAKTA) Kabupaten Kutai Barat (Kubar) Hertin Armansyah yang menyayangkan statement Bupati Yapan dalam sambutannya pada gelaran peresmian ruang data dan informasi di Kecamatan Sekolaq Darat.
Pernyataan masyarakat malas sebut bupati ditanggapi Hertin sangat tak elok untuk warga Kubar. Kalimat dalam sambutannya kali itu dinilai kurang pantas dilontarkan. Belum lagi dalam keadaan yang serba susah dengan keadaan pandemi Covid-19.
“Perkataan seperti itu tak seharusnya dilontarkan pak bupati. Belum lagi kebijakan yang tidak nampak kejelasan orientasi programnya jauh sebelum pandemi ini. Sehingga kemana Kubar ini akan dibawa dan jadi seperti apa kedepannya,” jelas Hertin.
Bahkan, menurut kacamata Hertin, para petani di Kubar sebenarnya sangat tangguh dan bisa mandiri selama 5 tahun terakhir. Mereka tanpa adanya pembinaan yang serius dari Pemkab Kubar mampu mencukupi kebutuhan menghidupi kebutuhan hidup keluarga. Pandangan inilah yang dianggap berbanding terbalik dengan ucapan bupati dua periode itu.
“Sederhana saja kalau kita melihat di beberapa tahun terakhir khususnya pada masa kepemimpinan FX Yapan dan Ediyanto Arkan menjabat, masyarakat sangat mandiri meskipun dengan terpaksa dengan keadaan yang serba sulit karena mengharap binaan dari pemkab kubar yang kurang maksimal,” ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, anggaran untuk pengembangan bidang pertanian dan perkebunan sangat terbatas, belum lagi ada dugaan disalahgunakan oleh oknum pejabat dan oknum kontraktor. DPD FAKTA Kubar pun mengklaim memiliki bukti akurat terkait persoalan ini.
Lantas begitu, ia berharap Bupati dapat mengkoreksi kinerjanya agar kedepan lebih tepat sasaran. Misalnya dugaan penyalahgunaan anggaran pembelian mesin ces, perahu dan perlengkapan nelayan oleh oknum pegawai dan kontraktor. Hal ini tentu sangat disayangkan terjadi.
“Jadi sebenanya masyarakat ‘petani’ itu tidak pemalas, tapi pemerintah kepeduliannya masih minim sekali dengan para petani,” paparnya.
Pandangan lembaganya sejauh ini dengan memperhatikan struktur perekonomian Kubar hingga saat ini masih didominasi lapangan usaha berbasis sumber daya alam, yaitu pertambangan khususnya komoditas batu bara, yang terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Kubar.
Pada tahun 2018, sumbangan yang terbesar dihasilkan oleh Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 51,71 persen, kemudian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 13,55 persen, Konstruksi 11,13 persen , dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor 6,91 persen. Sementara peranan Lapangan Usaha lainnya di bawah 5 persen. Ini menjukan masih belum diperhatikan pemerintah secara serius.
Kemudian pada tahun 2019 juga sama, DPD Fakta Kubar menilai struktur ekonomi di Kubar juga belum menunjukkan pergerakan yang berarti, dimana lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian masih mendominasi 49,37 persen, diikuti lapangan usaha Pertanian 13,46 persen dan Konstruksi 12,01 persen. Sedangkan peranan lapangan usaha yang lain jika dilihat kontribusinya terhadap pembentukan total PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kubar masih relatif kecil.
“Data yang kami himpun, capaian target kinerja APBD Tahun 2019 yang dianggarakan Rp 70.958.653.249,35 realisasi atau serapannya hanya 54.629.347.308,41 atau 76,99%. Ini kan menunjukan program pertanian tidak dimaksimalkan, apakah petani atau Pemkab Kubar yang pemalas, tentu tidak demikian. Pemkab Kubar yang rasanya tidak maksimal . Contohnya APBD SILPA sampai ratusan milyar,” keluhnya saat dihubungi melalui jalur telpon.
Hertin sangat menyesalkan pernyataan bupati belum lama ini yang dinilai tidak mendasar. Padahal, masyarakat saat ini tidak meminta-minta, justru hidup lebih mandiri. Namun yang ditunggu oleh masyarakat saat ini adalah tindakan nyata dari kepala deerah dalam mengentaskan kemskinan di Kabupaten Kubar.
“Anggaran itu pemerintah yang atur alokasinya, sektor mana yang perlu, refrensinya jelas untuk membuat kebijakan. Rilis BPS menunjukan angka tentang kondisi di kubar ini seperti apa, seharusnya diskipai baik,” tutupnya.
(Redaksi Siberkaltim)
